Kurawalmedia.com, Tanjungpinang–Sejak awal memimpin sampai saat ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dinilai gagal untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah atau PAD Provinsi Kepri tubuh subur.
“Sampai saat ini, Provinsi Kepri dibawah kemimpinan Ansar Ahmad tidak berdaya meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar politisi Partai Hanura, Uba Ingan Sigalingging, Rabu (23/10/2024).
Menurutnya, PAD merupakan faktor penting dalam upaya membangun daerah. Namun, dalam lima tahun terakhir, pencapaian PAD Kepri terkesan stagnan, dengan hampir 75 persen pendapatan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor di Batam.
Tidak ada upaya serius dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak tersebut. Salah satu langkah yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui penarikan biaya Labuh Jangkar.
Pemprov Kepri pernah meluncurkan pungutan untuk biaya ini pada 9 Maret 2021, namun penarikan tersebut terhenti, dan target pendapatan sebesar 200 miliar gagal tercapai.
“Ini menunjukkan ketidakmampuan Gubernur Ansar Ahmad dalam memperjuangkan pemasukan bagi Provinsi Kepri,” tegasnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2022 lalu, Pemprov Kepri dibawah kendali Ansar Ahmad harus mencari hutangan sebesar Rp180 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pinjaman dengan bunga diatas 6 persen tersebut diperuntukan pembangunan sejumlah proyek pencitraan oleh Gubernur Ansar. Adapun pembayarannya menggunakan PAD dan Dana Alokasi Khusus.
Pinjaman tersebut diperuntukan bagi pembiayaan tujuh proyek strategis Pemprov Kepri tahun ini. Adapun besaran bunga pinjaman tersebut adalah sebesar 6,56 persen.(*)
Daftar Proyek Pendanaan PT SMI Persero.
Flyover Simpang Ramayana PA Rp60 M
Penataan Jalan Bandara RHF Rp40 M
Jalan Lingkar Tanjungpinang Rp15 M
Penataan Jalan Kawasan Ibu Kota Rp5 M
Penataan Kawasan Kota Lama Rp10 M
Gedung Workshop Karimun Rp10 M
Integrasi Pelantar 1 dan 2 Rp 40 M
Jumlah Rp180 Miliar
Editor : J.A. Rahim
