Kurawalmedia.com, Jakarta– Penyerahan surat penguduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Presiden Prabowo Subianto, dinilai proses pemakzulan terhadapnya telah kehilangan obyek impeachment.
“Dengan penyerahan surat pengunduran diri tersebut, tentunya tidak ada lagi objek pemakzulan dalam perkara status ijazah SMA sebagai syarat minimal untuk menjadi Wakil Presiden,” ujar Andi Muhammad Asrun dalam siaran persnya, Kamis (12/11) di Jakarta.
Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor ini memaparkan, keputusan Wapres Gibran mengundurkan dirinya, tentunya mengikuti Putusan MA menyusul adanya Putusan MK.
“Putusan MK Nomor 01/PHPU.Press-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 tentunya menjadi pertimbangan hukum pengunduran diri tersebut,” jelasnya.
Karena Didalamnya putusan MK tersebut menegaskan antara lain bahwa syarat pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen resmi seperti ijazah dan menyoroti perlunya verifikasi administrasi yang lebih lekat oleh KPU.
Selain itu juga MK menyatakan,mereka tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, atau sertifikat, atau diploma di luar negeri, yang secara faktual tidak ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan.
Disebutkannya juga, lebih lanjut MK menyatakan frasa berpendidikan paling rendah tamat sekolah seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, atau sertifikat, atau diploma, bukan dinilai memiliki kesetaraan pengetahuan.
Dengan demikian, substansi putusan MK No. 01/PHPU.Press-XXIV/2026 secara material seolah berkesesuaian dengan substansi Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 di bulan November 2026 pada pokoknya memutuskan membatalkan Surat Keterangan (SUKET) Penyetaraan Pendidikan milik Wakil Presiden.
Lebih lanjut katanya, lebih jelasnya putusan MA itu menyatakan Suket Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, serta mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencaburnya.
Berkaitan dengan pengunduran Wapres Gibran berkaitan dengan Putusan MK No.01/PHPU.Press-XXIV/2026 juncto Putusan Kasasi MA No.742 K/TUN/2026, maka demi hukum harus ditempuh langkah upaya konstitusi UUD 1945 untuk memilih Wapres pengganti Gibran untuk meneruskan masa jabatan Wapres 2024-2029 sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“UUD 1945 mengatur Presiden 2 calon Wapres kepada MPR RI. Calon Wapres pengganti diusulkan dari unsur asal partai politik atau gabungan parpol yang mengusung pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden sebelumnya,” paparnya lagi.
Ditambahkanya, terhadap situasi ini, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wapres tersebut.(*)
Editor : J.A. Rahim
