Kurawalmedia, Tanjungpinang – Pemerintah tengah mengkaji penerapan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi yang sedang disiapkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan pengalaman saat pandemi COVID-19.
Menurutnya, langkah penghematan energi harus berbasis data, seperti tingkat konsumsi energi dan mobilitas di berbagai sektor.
Baca juga: UI hingga UGM Masih Jadi Favorit, Ini Daftar PTN Paling Ramai di SNBT
Tujuannya agar kebijakan yang diterapkan tetap efektif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Dalam sektor pendidikan, Pembelajaran Jarak Jauh tidak akan diterapkan secara menyeluruh. Pemerintah akan menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk kegiatan yang membutuhkan praktik langsung, proses belajar tetap dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga masih mengkaji sejumlah aspek pendukung, seperti distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penyediaan akses internet bagi siswa jika pembelajaran jarak jauh diberlakukan.
Baca juga: Batas Usia Naik, Platform X Kini Hanya untuk Pengguna 16 Tahun ke Atas
Selain pendidikan, strategi efisiensi energi juga mencakup penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), peningkatan penggunaan platform digital, serta pembatasan perjalanan dinas. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
Pratikno menekankan bahwa koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi hal penting agar kebijakan dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Saat ini, rencana penerapan PJJ masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
Di kawasan Asia Tenggara, sejumlah negara juga mulai menerapkan kebijakan serupa.
Baca juga: Bukan Cuma Ketupat, Ini 7 Tradisi Lebaran di Indonesia yang Jarang Diketahui
Hal ini dipicu oleh pembatasan pasokan minyak di Selat Hormuz yang berdampak pada kondisi energi global.
Di Filipina, kantor pemerintahan mulai menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu.
Sementara itu, Thailand dan Vietnam mendorong kebijakan kerja dari rumah serta membatasi perjalanan dinas.
Adapun Myanmar menerapkan sistem berkendara bergantian untuk menghemat bahan bakar.
Baca juga: Mengapa Orang Indonesia Selalu Mudik? Ini Penjelasan Ilmiahnya
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, juga mengumumkan pembatasan harga sementara untuk solar.
Sementara Vietnam mulai memanfaatkan dana stabilisasi untuk menjaga harga bahan bakar tetap terkendali.(*)
Editor: Brm
