Kurawalmedia.com, Tanjungpinang–Pemprov Kepri tengah kelimpungan dalam mengatasi persoalan defisit anggaran. Situasi ini disebabkan keuangan daerah ini masih belum mandiri.
“Semula, kita menargetkan Dana Bagi Hasil atau dana transfer masuk sebesar Rp600 miliar. Namun kenyataanya, hanya Rp200 miliar yang kita terima,” ujar Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara, kemarin di Tanjungpinang.
Mantan Sekda Bintan ini menjelaskan, menyiasati ini, dilakukan penyesuaian anggaran atau rekofusing disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Bukan hanya itu, kegiatan asprirasi dewan atau pokok pikiran dewan yang berlum terlaksana juga kena imbasnya,” tegasnya.
Lebih lanjut katanya, defisit anggaran masih akan dialami oleh Pemprov Kepri sampai 2025 mendatang. Situasi ini, tergantung dari dana transfer daerah.
“Kemampuan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kita juga belum mampu untuk menutupi defisit yang terjadi. PAD yang kita terima, digunakan untuk aktivitas hari-hari,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri mengatakan, defisit APBD Provinsi Kepri TA 2024 ini adalah sebesar Rp482 miliar.
“Tentu ini situasi yang tidak, karena tidak ada kemampuan daerah Pemerintah Daerah untuk meningkatan pendapatan daerah. Provinsi Kepri belum mandiri soal anggaran, karena ketergantungan masih besar,” ujarnya.(*)
Editor : J.A. Rahim
