Kurawalmedia.com, Jakarta–Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sempat membanggakan wilatah ini sebagai yang terbaik tingkat kebebasan persnya. Pasalnya tahun 2021 lalu, Provinsi Kepri nangkring di posisi pertama.
Namun dalam waktu singkat, tingkat kebebasan pers di wilayah Provinsi Kepri terus menunjukan trend yang membahayakan. Berdasarkan hasil survei IKP oleh Dewan Pers tahun 2024 ini Provinsi Kepri berada di urutan 20.
Secara nasional Skor Survei IKP mengalami penurunan menjadi 69,36. Ini adalah penurunan ketiga kalinya, tahun 2023 skornya 71,57 lalu tahun 2022 skor lnya 77,88.
Menurut Ketua Komisi Pendataan, Sapto Anggoro, turunnya skor IKP dua tahun berturut-turut ini karena menggambarkan kondisi pers yang tidak baik-baik saja.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan, penurunan ini cukup signifikan karena dari sebelumnya bebas menjadi cukup bebas.
Pengaruh paling besar terhadap Survei IKP ini karena merosotnya Lingkungan Ekonomi di semua provinsi, akibat adanya tekanan ekonomi pada media.
Kalsel menjadi satu-satunya Provinsi yang skornya di atas 80, yang antara lain karena Lingkungan Politik nilainya sebesar 82,73. Sementara skor Lingkungan Ekonomi 79, 33 dan Lingkungan Hukum 78,89.
Sementara itu, Provinsi Kepri yang pernah meraih IKP Terbaik se-Indonesia para tahun 2021, kini terjun bebas ke peringkat 20.
Kepri hanya meraih nilai 71.35 untuk kebebasan pers, dan berada satu peringkat di atas Provinsi Aceh serta satu tingkat di bawah Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk tahun ini, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meraih posisi teratas dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2024 dengan nilai 80,9.
Kalsel mengungguli juara sebelumnya Kalimantan Timur yang turun ke peringkat kedua dengan skor IKP 79,96, diikuti Kalimantan Tengah dengan 79,58.(*)
Editor : J.A. Rahim
