Kurawalmedia.com, Tanjungpinang – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons serius isu pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung bakal pasangan calon independen dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.
Ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta segera melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini.
“Semua pihak terkait harus segera mengklarifikasi dan memberikan penjelasan yang transparan. Jika benar, sampaikan faktanya; jika salah, biarkan KPU dan KPUD yang menanganinya sesuai prosedur,” ujar Puan saat ditemui wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/08/2024).
Kasus ini pertama kali terungkap melalui media sosial X, ketika Raisa Rifat mengaku kaget didatangi petugas KPU untuk verifikasi faktual, karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tercatat sebagai pendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilgub Jakarta 2024, melalui jalur independen.
Ternyata, kasus serupa dialami oleh banyak warga Jakarta lainnya, yang mengungkapkan kejadian ini melalui cuitan di media sosial X.
Puan mengingatkan pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.
“Saya mengimbau semua pihak agar Pilkada ke depan dijalankan dengan sebaik-baiknya, secara jujur, adil, bebas, dan rahasia,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini.
Seruan Puan ini konsisten dengan pidatonya dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI tahun 2024 yang berlangsung pagi tadi. Dalam pidato tersebut, ia menekankan pentingnya Pemilu 2024 sebagai refleksi bagi seluruh pihak yang terlibat.
Menurut Puan, pelaksanaan Pemilu adalah momen penting bagi rakyat sebagai pesta demokrasi, dan berbagai tantangan yang dihadapi pada Pemilu 2024 harus dijadikan bahan koreksi diri bagi semua pihak.
Selain itu, Puan juga menyampaikan pidato di Rapat Paripurna masa persidangan pertama tahun 2024-2025 DPR, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan Pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan target pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran terbuka hingga kemiskinan. Pada 2025, tingkat pengangguran ditetapkan di level 4,5-5%, dengan angka kemiskinan di rentang 7-8%.
Sementara itu, rasio gini diproyeksikan berada di kisaran 0,379-0,382 dan Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Target ini merupakan bagian dari rencana kerja pertama bagi Prabowo Subianto, presiden terpilih yang akan memulai jabatannya pada Oktober 2024.
Puan menilai target yang disampaikan Jokowi masih realistis. Ia juga menyebutkan bahwa dalam masa transisi ini, RAPBN dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Ini masa transisi, jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi realistis untuk dilaksanakan, karena pembahasannya sudah melalui proses Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang masih sesuai aturan,” jelas Puan.
“Tahun depan masih dimungkinkan bagi pemerintahan baru atau presiden baru untuk mengubah program-program yang sudah disetujui dalam peta APBN saat ini,” tambah mantan Menko PMK itu.
Puan juga memberikan apresiasi atas 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin. Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan Indonesia.
“Apa yang telah dilakukan pemerintahan saat ini dalam 10 tahun terakhir sudah dilakukan sebaik mungkin untuk mensejahterakan rakyat dan membesarkan Indonesia,” ungkap Puan.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna, namun para pemimpin pasti telah melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.
“Tidak ada pemerintahan yang sempurna, jadi kita harus mengapresiasi segala kelebihan dan kekurangan dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma’aruf ini, yang telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia,” tutup Puan.(*)
Editor: Brp
