Kurawalmedia.com, Jakarta–Bagi pencari keadilan, memenangkan perkara perdata hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht) belum tentu menjadi jaminan hak mereka segera pulih. Di meja eksekusi, putusan pengadilan kerap tersandera oleh satu celah klasik: upaya hukum perlawanan.
Sorotan tajam datang dari Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor, Andi Muhammad Asrun. Ia mendorong Mahkamah Agung (MA) turun tangan menata ulang mekanisme perlawanan perdata yang dinilai kian jauh menyimpang dari ruh pembentukannya dan menciptakan ketidakpastian hukum.
“Upaya hukum perlawanan telah menjadi alat untuk mengulur-ulur eksekusi putusan pengadilan. Inilah bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum,” ujar Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11).
Secara normatif, Hukum Acara Perdata membatasi ruang lingkup perlawanan secara ketat. Berdasarkan Pasal 378–384 Reglement op de Burgerlijke Rechtspraak (Rv) dan Pasal 195 ayat (6) Herziene Indonesisch Reglement (HIR), perlawanan hanya sah diajukan oleh pihak ketiga di luar perkara yang merasa dirugikan.
“Secara teknis, putusan perdata hanya mengikat pihak berperkara, yakni penggugat dan tergugat,” tegas mantan pengacara Pemprov Kepri tersebut.
Namun di ruang praktik, batas itu seolah kabur. Andi mengungkap adanya laporan masyarakat mengenai pengajuan perlawanan yang dilakukan berulang kali tanpa batas oleh pihak yang sama.
Di sebuah pengadilan negeri di Jawa, misalnya, perintah eksekusi tercatat hingga lima kali diterbitkan, tetapi lima kali pula langsung dijegal oleh upaya perlawanan seketika.
Fenomena ini pun tidak hanya melibatkan warga sipil, melainkan juga pejabat negara di tingkat pusat maupun daerah. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah pengadilan negeri bahkan mengabulkan upaya perlawanan kedua hingga membatalkan eksekusi, kendati permohonan perlawanan pertama dari pihak yang sama sebelumnya telah ditolak.
“Kondisi ini menunjukkan adanya celah teknis yang kerap dimanfaatkan untuk menghambat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga penataan ulang oleh Mahkamah Agung mendesak dilakukan guna mengembalikan kepastian dan keadilan hukum,” tutupnya.(*)
Editor : J.A Rahim





