Kurawalmedia.com, Tanjungpinang – Pemerintah berencana memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua.
Sebagai bagian dari penugasan tersebut, Gibran bahkan berpeluang menempati kantor khusus di wilayah Papua.
Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM, Rabu (9/7/2025).
“Presiden Prabowo akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran untuk mempercepat pembangunan Papua. Saat ini sedang dalam proses diskusi di internal pemerintah,” kata Yusril, dikutip dari kanal YouTube Komnas HAM.
Menurut Yusril, ini adalah kali pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia seorang wakil presiden secara khusus ditugaskan menangani isu Papua.
Ia menyebut langkah ini sebagai kebijakan strategis yang menandai keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di kawasan timur Indonesia tersebut.
“Ini berbeda dari penugasan sebelumnya. Jika dulu Wapres Ma’ruf Amin ditugaskan untuk ekonomi dan keuangan syariah, maka kali ini fokusnya adalah Papua, bahkan mungkin dengan kantor resmi di sana,” tambahnya.
Yusril menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak hanya akan menyasar aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga mencakup dimensi hak asasi manusia (HAM) dan penanganan keamanan yang selama ini menjadi isu sensitif di wilayah tersebut.
“Pemerintah ingin membangun Papua secara menyeluruh—bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga penegakan HAM serta evaluasi pendekatan aparat keamanan,” jelasnya.
Penugasan kepada Wapres Gibran ini sekaligus menandai bahwa Papua akan menjadi prioritas nasional, tidak hanya dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi juga sebagai bagian dari upaya membangun stabilitas sosial dan keadilan bagi masyarakat Papua.(*)
Editor: Brp
