Menu

Mode Gelap

Ekonomi

Target Pajak Daerah Kepri 2025 Turun 25 Persen, Ini Penyebabnya

badge-check


					Target Pajak Daerah Kepri 2025 Turun 25 Persen, Ini Penyebabnya. Foto: Ilustrasi Pexels. Perbesar

Target Pajak Daerah Kepri 2025 Turun 25 Persen, Ini Penyebabnya. Foto: Ilustrasi Pexels.

Kurawalmedia.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,583 triliun pada 2025, turun 25 persen dibandingkan target tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,738 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Dicky Wijaya, mengungkapkan bahwa penurunan target ini dipengaruhi oleh kebijakan opsen pajak yang mulai diterapkan tahun ini.

“Opsen pajak merupakan pungutan tambahan dengan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak yang terkena opsen, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB),” jelas Dicky di Tanjungpinang, Kamis (6/3/2025).

Jika sebelumnya dana bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/kota disalurkan setiap tiga bulan, kini penerimaan pajak akan langsung masuk ke rekening masing-masing daerah setiap hari.

Dicky menegaskan bahwa sektor kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak daerah Kepri.

Pada 2025, pajak kendaraan bermotor ditargetkan mencapai Rp410 miliar, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar Rp399 miliar.

Selain itu, sumber pajak lainnya berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), pajak air permukaan, serta pajak alat berat.

Opsen pajak dan pajak mineral bukan logam dan batu bara juga turut menyumbang penerimaan daerah.

“Pajak kendaraan bermotor menyumbang sekitar Rp800 miliar dari total penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, kami akan lebih fokus mengoptimalkan potensi ini,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kepri akan mengambil sejumlah langkah strategis, di antaranya penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak, razia pajak kendaraan bermotor di berbagai wilayah serta potensi dispensasi pajak jika mendapat arahan dari Gubernur.

Dicky menambahkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran krusial dalam pembangunan Kepri, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta infrastruktur.

“Optimalisasi pajak daerah adalah kunci utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kepri,” tutupnya.(*)

Editor: Brp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

BP Batam Bakal Tarik Lahan Tak Produktif Demi Percepatan Pembangunan

19 Maret 2025 - 11:54 WIB

BP Batam Bakal Tarik Lahan Tak Produktif Demi Percepatan Pembangunan

Japfa Comfeed Ekspansi di Bintan, Investasi Capai Rp 600 Miliar

12 Maret 2025 - 06:54 WIB

Japfa Comfeed Ekspansi di Bintan, Investasi Capai Rp 600 Miliar

Diklaim Turun, Ini Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri

21 Januari 2025 - 14:16 WIB

Tugu Logo Provinsi Kepri

Kehilangan Hampir Rp2 Triliun, Perputaran APBN di Provinsi Kepri 2025 Menurun Drastis

17 Desember 2024 - 23:01 WIB

Tugu Logo Provinsi Kepri

APBD Kepri 2025 Disahkan Rp3,918 Triliun

1 Desember 2024 - 08:55 WIB

APBD Kepri 2025 Disahkan Rp3,918 Triliun
Trending di Ekonomi