Kurawalmedia.com, Batam – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti kondisi keuangan Pemprov Kepri menyusul diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri Tahun Anggaran 2024.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah nilai tunda bayar yang mencapai Rp282 miliar. Anggota DPRD Kepri, Suhadi, menilai besarnya angka tunda bayar tersebut mencerminkan kondisi fiskal daerah yang tidak sehat.
Ia mendesak agar pemerintah provinsi lebih transparan dan realistis dalam menyusun anggaran.
“Nilai tunda bayar ini sangat besar dan tidak sehat. Pemerintah semestinya bisa mengukur kemampuan fiskalnya, dan menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang tersedia,” tegas Suhadi, seperti dikutip dari medianesia.id.
Suhadi juga menduga bahwa penurunan transfer dana dari pemerintah pusat turut berkontribusi terhadap ketimpangan fiskal ini.
Namun, ia menekankan bahwa kelemahan manajemen anggaran tetap menjadi tanggung jawab Pemprov.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan arah dan kejelasan program strategis Pemprov Kepri untuk tahun 2024 hingga awal 2025.
Menurutnya, fokus program unggulan seperti peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
“Apa sebenarnya program unggulan Pemprov? Mana yang jadi fokus? Masyarakat berhak tahu arah kebijakan daerah secara terbuka,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kepri, melalui Suhadi, juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai masih jauh dari optimal. Padahal, BUMD seharusnya bisa menjadi pilar dalam menggenjot penerimaan daerah.
“BUMD harusnya jadi mesin penggerak PAD. Tapi sampai saat ini kinerjanya belum memberi dampak signifikan. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan,” kata Suhadi.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kepri akan terus mengawal penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berdasarkan perencanaan yang matang.
Suhadi juga menyoroti stagnasi PAD di tengah potensi ekonomi Kepri yang belum tergarap maksimal.
“Kita punya banyak potensi, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan anggaran harus terukur, jelas untuk siapa dan apa tujuannya. Pemerintah perlu bergerak lebih strategis,” tutup Suhadi, anggota DPRD Kepri dari Fraksi NasDem.(*)
Editor: Brp
